SURABAYA, JBN Indonesia — Pemerintah Indonesia disebut memprioritaskan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang berinvestasi membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda besar hilirisasi sektor tambang yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, pemilik Kaisar Bauksit Nusantara Grup (Kabantara Grup). Ia mengatakan, pemerintah menilai investasi smelter sebagai faktor utama dalam pemberian prioritas IUP karena dinilai mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“ESDM menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari Program Hilirisasi,” ujar Khalilur yang akrab disapa Gus Lilur di Surabaya, Rabu (31/12/2025).
Menurut Gus Lilur, saat ini Kabantara Grup tengah menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan yang telah membebaskan lahan seluas sekitar 800 hektare di kawasan pesisir sebuah kabupaten di Pulau Sumatra. Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan smelter bauksit.
Ia mengungkapkan, pembangunan smelter bauksit membutuhkan investasi besar, dengan nilai minimal diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Karena itu, ia menilai kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan industri smelter.
“Untuk menghormati perusahaan yang sudah menanamkan investasi sebesar itu, pemerintah perlu memastikan kontinuitas suplai bahan baku,” katanya.
Gus Lilur melihat peluang besar di sektor bauksit, yang menurutnya belum seramai komoditas tambang lain seperti nikel dan batu bara. Ia menilai, jumlah smelter bauksit maupun pengusaha bauksit di Indonesia masih relatif terbatas.
“Smelter nikel tumbuh pesat, pengusaha batu bara juga sangat banyak. Tapi bauksit masih jarang. Persaingannya belum padat,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Kabantara Grup menargetkan dapat menjadi pemain utama di sektor bauksit nasional. Gus Lilur bahkan menyebut 17 Agustus 2026 sebagai target pencapaian penting bagi perusahaannya dalam menguasai rantai industri bauksit di Indonesia.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran pengusaha nasional dalam mengelola sumber daya alam di negeri sendiri. Menurutnya, pengelolaan yang tepat harus selaras dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial.
“Kekayaan sumber daya alam Indonesia seharusnya benar-benar membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat,” kata Gus Lilur.
Kebijakan hilirisasi sendiri telah menjadi strategi utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan mengurangi ekspor bahan mentah, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta memperluas lapangan kerja. Namun, kebijakan ini juga kerap menuai tantangan, mulai dari kebutuhan investasi besar hingga kepastian regulasi dan infrastruktur pendukung.
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
