%20(5).jpeg)
Pringsewu, jbnindonesia.com —Kritik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera terus menguat. Selain sorotan terhadap kinerja keuangan yang minim kontribusi terhadap PAD, kini publik kembali dibuat gaduh dengan beredarnya nama-nama pelamar pengurus BUMD yang diduga kuat merupakan "titipan" dari lingkaran politik kekuasaan.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa proses seleksi pengurus BUMD selama ini hanya berjalan secara prosedural di permukaan, namun di dalamnya penuh dengan intervensi politik yang mengabaikan kompetensi dan profesionalisme.
“Masalah utama bukan hanya kerugian, tapi proses sejak awal sudah tidak sehat. Banyak masyarakat kompeten yang enggan mendaftar karena merasa hasilnya sudah bisa ditebak,” ungkapnya kepada jbnindonesia.com, Minggu (22/6).
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, berikut ini adalah daftar pelamar pengurus BUMD Pringsewu tahun 2025 beserta latar belakang yang mencuat ke publik:
1. Dwi Pribadi – Pelamar untuk posisi Direksi, dikabarkan merupakan tim sukses pemenangan Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas.
2. Joko Supriyadi – Pelamar untuk posisi Direksi.
3. Warsito – Pelamar untuk posisi Komisaris, merupakan mantan anggota KPU dan disebut sebagai orang dekat Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila.
4. Fauzan Purwono – Pelamar untuk posisi Direksi, diketahui sebagai pengusaha ayam asal Gadingrejo.
5. David Ariyanto – Pelamar untuk posisi Direksi, berasal dari Pagelaran, dan dikabarkan adik dari salah satu tim sukses Bupati H. Riyanto Pamungkas.
Namun penting dicatat, daftar tersebut belum bersifat final. Hingga berita ini ditulis, proses pendaftaran masih dibuka hingga malam ini pukul 00.00, karena kuota pelamar belum terpenuhi. Berdasarkan informasi internal, untuk posisi Komisaris seharusnya tersedia tiga slot, namun hingga siang tadi baru satu pelamar yang mendaftar.
Meski begitu, beredarnya sejumlah nama yang terindikasi kuat sebagai figur titipan telah menimbulkan persepsi publik bahwa hasil akhir bisa jadi telah diarahkan, bahkan sebelum proses seleksi benar-benar rampung.
UKK Hanya Formalitas? Profesionalisme Dikesampingkan
Proses seleksi yang semestinya dilandasi mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dianggap hanya menjadi ajang formalitas belaka. Narasumber menyebut bahwa ketidakjelasan parameter penilaian dan minimnya transparansi membuka ruang lebar bagi intervensi.
“Kalau tim seleksinya tidak independen, UKK hanya akan menjadi panggung legalisasi keputusan yang sudah diatur sejak awal,” katanya.
BUMD Jadi Ladang Balas Jasa?
Pengamat publik ABe Alatas dalam pernyataannya sebelumnya juga menyoroti gejala struktural ini. Menurutnya, BUMD kerap menjadi ladang balas jasa politik setelah pilkada.
“Selama jabatan di BUMD dianggap sebagai hadiah politik, maka yang duduk bukan orang yang siap kerja, tapi yang siap dekat-dekat kekuasaan,” ujarnya.
Kondisi ini dianggap menjadi penyebab utama gagalnya BUMD menghasilkan keuntungan nyata. Faktanya, dalam laporan terakhir, BUMD Pringsewu hanya menyetor dividen sebesar Rp 22 juta dari total penyertaan modal Rp 5 miliar, dan beban operasional yang membengkak hingga Rp 627 juta.
Tuntutan Transparansi dan Reformasi Tata Kelola
Sebagai langkah perbaikan, ABe menyarankan agar setiap pelamar wajib menandatangani fakta integritas dan kontrak kinerja. Ia juga meminta kepala daerah tidak lepas tangan, melainkan bertanggung jawab atas arah dan kualitas pengelolaan BUMD.
“Bupati harus jadi pengawas utama. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau pengelolanya gagal, tanggung jawabnya bukan hanya di bawah,” tegasnya.
Kesimpulan: Tanpa Reformasi, BUMD Hanya Akan Menjadi Simbol Administratif
Fenomena ini menggambarkan kegagalan tata kelola yang sistemik. Selama proses seleksi masih dijalankan berdasarkan relasi, bukan kompetensi, maka BUMD hanya akan menjadi beban fiskal. Bukan menjadi motor ekonomi daerah, melainkan tempat "mengamankan" loyalis politik.
Penulis: Davit Segara
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
%20(3).jpeg)
%20(5).jpeg)
.jpeg)
