JAKARTA, JBNIndonesia.com — Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengeluarkan kritik tajam terhadap kinerja BUMN Karya yang dinilainya lamban dan boros jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Sentilan ini sontak menggugah perhatian publik dan para pemangku kepentingan di sektor pembangunan nasional.
Tak tinggal diam, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan pun angkat bicara. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membeberkan akar masalah sekaligus solusi konkret untuk mengobati penyakit kronis yang selama ini menggerogoti tubuh BUMN karya.
“Harus kita pahami dulu, BUMN tidak didesain untuk sekadar mencari untung. Mereka punya misi sosial dan pembangunan yang jauh lebih besar dari sekadar laba,” ujar Nasim saat diwawancarai wartawan, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, inilah perbedaan mendasar antara BUMN dan perusahaan swasta. Bila perusahaan swasta digerakkan oleh mesin profit dan efisiensi, BUMN justru diharuskan untuk tetap berdiri di garis depan pembangunan — sekalipun terkadang harus berdarah-darah secara finansial.
Nasim mengungkapkan, salah satu faktor utama kelambanan BUMN adalah beban birokrasi. “BUMN terikat oleh banyak regulasi dan prosedur ketat dari pemerintah. Ini membuat proses pengambilan keputusan lebih panjang dan mahal,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kecenderungan manajemen BUMN yang sering kali kurang terdorong untuk efisien. Alasannya sederhana: mereka merasa nyaman karena ada jaminan modal dari negara.
“Berbeda dengan swasta, manajemen BUMN tahu mereka punya ‘safety net’. Maka, dorongan untuk berhemat atau berinovasi bisa jadi lemah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Nasim juga mengkritisi praktik intervensi politik yang kerap kali menyeret BUMN ke dalam proyek-proyek non-ekonomis. “Kadang, proyek dipaksakan hanya demi menyerap tenaga kerja atau kepentingan politik jangka pendek. Efisiensi jadi korban,” jelasnya.
Nasim Khan menegaskan, pembenahan BUMN tidak bisa setengah hati. Ia pun menyodorkan lima langkah konkret yang ia yakini mampu menyembuhkan penyakit bawaan BUMN:
"Transparansi dan Akuntabilitas Menyeluruh. Setiap rupiah pengeluaran harus dipublikasikan. Audit independen harus jadi budaya, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Nasim mendesak agar posisi strategis di BUMN diisi oleh profesional yang kompeten, bukan hasil bagi-bagi kursi politik. “Hanya dengan manajemen yang profesional, BUMN bisa bersaing sehat,” katanya.
Digitalisasi Proses Bisnis, Pengadaan barang/jasa dan pelaporan keuangan harus berbasis teknologi digital secara real-time untuk menekan inefisiensi.
“Jika proyek tidak layak secara ekonomi, jangan dipaksakan hanya karena alasan politis. Lebih baik ditunda atau dibatalka. BUMN tetap harus punya sistem pengukuran kinerja, manajemen risiko, dan budaya efisiensi seperti swasta,” kata Nasim.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur III, Nasim menyatakan bahwa kritik Presiden Prabowo adalah cambuk penting agar BUMN Karya bangkit dan tidak lagi menjadi sorotan negatif dalam pembangunan nasional.
“Kita ini negara kaya. Kaya sumber daya alam, kaya manusia. Maka, BUMN harus bisa jadi pelayan rakyat yang efisien dan unggul. Jangan malah kalah dari swasta,” tegasnya.
Dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan nasional, Nasim Khan berharap reformasi di tubuh BUMN tak lagi jadi wacana semata, melainkan ditindaklanjuti dengan keberanian politik dan aksi nyata.
“Kalau BUMN bisa dikelola dengan bersih, efisien, dan profesional, saya yakin mereka akan jauh melampaui swasta. Karena mereka punya kekuatan: dukungan negara dan amanah rakyat,” pungkasnya.
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
.jpeg)
