LAMPUNG, JBN INDONESIA – Kebijakan pendidikan di Lampung memberi dampak yang tak terduga bagi perekonomian daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi 1,47 persen pada Agustus 2025, salah satu yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, penyumbang utama bukan dari pangan atau energi, melainkan penghapusan uang komite sekolah negeri.
Selama bertahun-tahun, uang komite, SPP bulanan, hingga pungutan buku dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi beban berat bagi orang tua siswa. Nilainya bisa menembus jutaan rupiah per tahun. Tidak sedikit kasus siswa tertahan rapor atau ijazahnya karena menunggak. Kondisi itu membuat rumah tangga dengan penghasilan pas-pasan semakin tertekan.
Mulai tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat menghapus seluruh pungutan di SMA, SMK, dan SLB negeri. Beban biaya dipindahkan ke APBN dan APBD. Pemerintah provinsi menyiapkan alokasi Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per siswa, sementara dana BOS dari pusat menjadi penopang utama.
Dengan kebijakan ini, orang tua tidak lagi dipusingkan tagihan bulanan. Dana yang biasanya dipakai untuk SPP bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Secara langsung, daya beli masyarakat meningkat dan tekanan inflasi berkurang. Dana BOS yang dikucurkan pemerintah juga menutup biaya rutin, mulai dari gaji guru non-PNS, listrik, internet, pemeliharaan fasilitas, hingga buku dan kegiatan pembelajaran.
Pemerintah provinsi memperkuat aturan dengan melarang sekolah negeri memungut uang komite. Kepala sekolah yang melanggar bisa dikenai sanksi tegas. Selain itu, sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses publik, sementara pemerintah kabupaten dan kota diminta rutin mengawasi pelaksanaannya.
Efek kebijakan ini langsung terasa. Inflasi turun, ribuan keluarga lebih ringan bebannya, dan anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah kini bisa belajar dengan tenang. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana pendidikan mencapai Rp2,5 juta per siswa di kabupaten dan Rp3,5 juta per siswa di kota per tahun.
Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amirico, mengaku tidak menyangka dampaknya bisa sejauh ini.
“Semula kami hanya ingin meringankan beban orang tua siswa. Tidak kepikiran bakal bisa menekan laju inflasi. Pak Gub rupanya sudah menghitung semua,” kata Thomas.
Thomas juga memastikan distribusi dana BOS berjalan sesuai aturan.
“Kami pastikan dana dimanfaatkan dengan baik, agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa,” ujarnya.
Penghapusan uang komite di Lampung menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan dapat berdampak luas pada ekonomi daerah. Rumah tangga lebih lega, konsumsi meningkat, dan inflasi terkendali. (*/Vit)
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
