BONDOWOSO, JBN Indonesia – Sengketa lahan antara petani dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terus menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah daerah hingga pusat kini tengah berupaya mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
Persoalan ini menjadi pembahasan dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dan pihak PTPN pada Senin (29/9/2025). Sehari berselang, anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan III Jawa Timur, Nasim Khan, langsung turun tangan memfasilitasi mediasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso. Mediasi digelar di Pendopo Kabupaten Bondowoso pada Selasa (30/9/2025) malam dan berlangsung hingga.
Rapat turut dihadiri Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekda Fathur Rozi, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim, Kapolres, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Intelijen Negara (BIN) pusat, serta perwakilan dari PTPN.
Nasim Khan menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan di Ijen harus mengedepankan prinsip keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Penyelesaian masalah harus dilakukan secara tabayyun, sabar, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dilakukan dengan cara represif,” ujar Nasim saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2025).
Ia menekankan bahwa aspirasi warga harus didengar, terutama agar para petani tetap dapat bertani seperti biasa tanpa kehilangan hak mereka.
“PTPN harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Ijen. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani,” tegasnya.
Nasim juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini.
“Persoalan lahan ini jangan sampai ditunggangi oleh oknum, oligarki, atau kekuasaan tertentu. Kalau masyarakat terprovokasi dan terjadi gangguan keamanan, maka proses penyelesaian bisa terhambat,” katanya.
Ia berharap Forkopimda Bondowoso terus bersinergi agar persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Diketahui, polemik lahan ini mencuat setelah adanya rencana tukar guling lahan oleh PTPN yang memicu penolakan dari warga Kali Gedang, Kecamatan Ijen. Aksi unjuk rasa sempat terjadi dan berujung ketegangan antara warga dan aparat keamanan.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah dan seluruh pihak terkait masih terus mengupayakan penyelesaian yang mengedepankan prinsip win-win solution.
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
