JAKARTA, JBN Indonesia – Ratusan kendaraan bermotor di sejumlah daerah di Jawa Timur dilaporkan mogok atau tersendat setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendesak Pertamina dan pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya mogok setelah mengisi BBM di SPBU. Ini sangat memprihatinkan,” kata Nasim kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Nasim, Pertamina seharusnya menjamin mutu BBM yang dijual di seluruh SPBU agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Ia menilai kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan mutu di lapangan masih belum berjalan efektif.
“Konsumen perlu waspada ketika kendaraan menunjukkan gejala tersendat setelah pengisian BBM. Ini bukan sekadar insiden kecil, tapi persoalan kepercayaan publik terhadap Pertamina,” ujarnya.
Nasim menegaskan, Komisi VI DPR RI akan memanggil manajemen Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi terkait kejadian ini.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan,” kata legislator asal Jawa Timur tersebut.
Ia menambahkan, jika hasil investigasi membuktikan ada pelanggaran dalam distribusi atau pengelolaan SPBU, Pertamina harus memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional SPBU terkait.
“Tidak boleh ada kompromi. Kalau ada yang bermain-main dengan kualitas BBM, harus ditindak tegas. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Nasim juga meminta Pertamina dan pengelola SPBU bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerusakan kendaraan akibat BBM bermasalah.
Ia menyebut, Pertamina telah merespons laporan dengan membuka posko pengaduan dan investigasi lapangan, namun tetap menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan uji mutu menyeluruh di seluruh jaringan distribusi Pertalite.
“Kalau pengawasan baru dilakukan setelah ada masalah, berarti sistemnya belum berjalan efektif. Pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin dan menyeluruh,” kata Nasim.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan telah meninjau sejumlah SPBU di wilayah Surabaya dan Gresik. Langkah itu diharapkan menjadi awal investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina.
“Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan,” ujar Nasim.
Nasim mengingatkan bahwa Pertamina adalah satu-satunya BUMN energi nasional yang mengelola minyak dan gas bumi secara terintegrasi, sehingga harus menjadi contoh dalam menjaga mutu dan kepercayaan publik.
“Jangan sampai kejadian ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Pengawasan mutu harus jadi prioritas utama,” katanya.
Hak Jawab dan Hak Koreksi melalui email: jbnredaksi@gmail.com
- Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini dapat mengajukan sanggahan/hak jawab.
- Masyarakat pembaca dapat mengajukan koreksi terhadap pemberitaan yang keliru.
Follow Instagram @jbnindonesia dan Fanspage JBN Indonesia
